TENTANG SIPGELIS

SIPGELIS (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Ketenagalistrikan ) adalah sistem yang digunakan untuk membantu BP3 ESDM melakukan efisiensi pengawasan dan pengendalian perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya Ketenagalistrikan agar lebih informatif, mudah dipahami dan dapat diakses secara cepat. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien karena data pengawasan dan pemantauan perizinan bisa terintegrasi dan informasi yang dikoleksi dari berbagai sumber.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, maka perizinan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri menjadi kewenangan instansi yang membidangi urusan ESDM. Kapasitas pembangkit tenaga listrik diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2012 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2019.

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Generator Set atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya) meliputi:

  1. Izin Operasi (IO) dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 200 kVA (menurut Peraturan Menteri ESDM No.29 tahun 2012) dan lebih dari 500 kVA (menurut Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2019)
  2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan total kapasitas pembangkit di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA (menurut Peraturan Menteri ESDM No.29 tahun 2012)
  3. Surat keterangan Registrasi (SKR) atau Laporan dengan total kapasitas pembangkit listrik sampai dengan 500 kVA (menurut Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2019)

Izin Operasi dan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan sebelum peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2019 , yang ditetapkan tanggal 2 September 2019 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya sepanjang peruntukan dan kapasitas pembangkit listrik tidak berubah.

STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH BANTUL DAN KULON PROGO

Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral (Balai P3 ESDM) Wilayah Bantul dan Kulon Progo diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Sususan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. Dalam Peraturan Gubernur tersebut Balai P3 ESDM Wilayah Bantul dan Kulon Progo memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sarana ...

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BALAI P3 ESDM WILAYAH BANTUL DAN KULON PROGO TAHUN 2020

Seiring  dengan  kemajuan  teknologi   dan  tuntutan  masyarakat  dalam  hal  pelayanan,  maka  unit  penyelenggara  pelayanan  publik  dituntut  untuk  memenuhi  harapan  masyarakat  dalam  melakukan pelayanan. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat akan pelayanan publik maka diperlukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang ...

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BP3ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul Tahun 2019

Seiring  dengan  kemajuan  teknologi   dan  tuntutan  masyarakat  dalam  hal  pelayanan,  maka  unit  penyelenggara  pelayanan  publik  dituntut  untuk  memenuhi  harapan  masyarakat  dalam  melakukan pelayanan. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat akan pelayanan publik maka diperlukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang ...

Sejahterakan Atlit Berprestasi, KONI DIY Gandeng Yabora

Yogyakarta (16/09/2019) Jogjaprov.go.id – Pengurus Yayasan Pembina Olahraga (Yabora) DIY yang dinaungi KONI DIY melangkah pasti untuk memberikan dukungan kepada atlit-atlit berprestasi di DIY. Terkait hal tersebut, guna mendapatkan arahan, Pengurus Yabora yang baru melakukan audiensi kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin (16/09) di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Ketua KONI DIY yang sekaligus Ketua Ketua Harian Yabora, Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, ...


Pengaduan